Dr. Bahri: Luas Tanah Hibah Pemkab Muna Untuk Ibu Kota Muna Barat Hanya Formalitas

84
Pj. Bupati Muna Barat Dr. Bahri, S.STP. Foto: Akhir Sanjaya/Laworoku.com)

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT – Pj. Bupati Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri menyebut luas tanah Ibu Kota Kabupaten Muna Barat yang di hibakan Pemerintah Kabupaten Muna tidak sesuai fakta.

Kata dia, dalam UU 14 tahun 2014 pemekaran Mubar disebutkan penyertaan tanah untuk Mubar agar menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) seluas 250 hektar. Namun faktanya tinggal tersisa 113 hektar. “Tanah itu bukan semua milik daerah sebagian milik masyarakat,” ujarnya.

Penyertaan jumlah luas lahan tersebut hanya sekedar formalitas untuk memenuhi syarat memekarkan Kabupaten Muna Barat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Bahri.

Menurutnya, luas tanah hibah itu tidak disebutkan secara detail dalam UUD pemekaran Mubar.
Hanya sekadar memenuhi persyaratan-persyaratan secara administrasi.

“Penyertaan hibah tanah untuk Mubar dari Pemkab Muna sebagai syarat pemekaran hanya syarat diatas kertas sebagai kebutuhan pemekaran saja,” ungkap, Dr. Bahri.

Jauh sebelumnya Dr. Bahri sudah meninjau lokasi tanah hibah yang akan dibangunkan kantor Bupati, kantor DPRD dan beberapa bangunan lainnya. Dikesempatan itu ia menemui sejumlah masyarakat Desa Lakalamba dan berjanji akan mengganti rugi lahan warga yang terkena bangunan perkantoran.

Janji tersebut kini menjadi angin segar sebagian masyarakat Desa Lakalamba. Hingga sekarang mereka masih menunggu janji orang nomor satu di Mubar itu.

“Pak bupati sudah berjanji akan ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan kantor. Mereka masih menunggu realisasi janji itu. Saya kira jelas, bahwa beliau sudah menyampaikan secara terbuka didepan publik bahkan didepan media saat itu dilokasi,” kata Kepala Desa Lakalamba, Aras Pou.

Menurutnya, warga yang merasa lahannya dikena bangunan perkantoran berjumlah kurang lebih 50 orang. Sementara luas lahan yang disepakati kurang lebih 163 hektar.

“Harapan masyarakat agar jangan dikecewakan. Apa yang disampaikan Pj bupati bisa terealisasi, termasuk saya pemerintahan desa. Pj. Bupati sudah berjanji di APBD perubahan akan dialokasikan ganti rugi lahan itu,” timpalnya.

Pemkab Mubar tetap komitmen akan mengganti rugi lahan warga yang terkena bangunan perkantoran. “Akan digantikan. Sudah dianggarkan di APBD perubahan, Sekarang lagi berproses, ” jawab, Dr. Bahri.

Dikatakan, Pemkab Mubar sementara membentuk tim pembebasan lahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK). Karena ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan. “Ada UU dan Perpres pengadaan tanah yang harus dipegang oleh pemerintah. Kita tetap ganti rugi. Pemerintah saat ini tidak bisa sewenang-wenang pada rakyat,” tutup, alumni IPDN itu.

 

Laporan: Akhir Sanjaya