Janji Manis Pj Bupati Mubar Terhadap Eks Perangkat Desa Yang Berakhir Pahit

837
Rusman Malik saat berdiskusi dengan Eks Perangkat Desa Kabupaten Muna Barat

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Beberapa bulan lalu tepatnya 22 Agustus 2022 Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri berjanji akan memberi kepastian hukum terhadap nasib 69 eks perangkat desa di Kabupaten Muna Barat.

Puluhan eks perangkat desa merasa gembira dan bersyukur mendengar jaminan Pj Bupati Mubar itu.

Namun rasa itu seketika lenyap setelah Pj Bupati Mubar Dr. Bahri pada selasa 25 Oktober 2022 menolak mengeluarkan keputusan atas aduan eks perangkat desa.

Penolakan tersebut disampaikan melalui Kuasa hukum eks perangkat desa Rusman Malik.

Rusman Malik mengaku sangat kecewa dengan sikap Pj Bupati Mubar karena dinilai tidak komitmen dengan perkataanya.

“Jangan pernah berjanji jika memang sulit untuk menepati. Karena sekecil apapun janji, tetaplah janji yang harus ditepati tanpa terkecuali,” kata Rusman Malik, (Selasa 26/10/2022).

Rusman menyebut Pj Bupati Mubar Dr. Bahri telah ingkar janji, karena pada 22 Agustus 2022 lalu, pihaknya berdialog dengan Pj Bupati Mubar terkait nasib perangkat desa yang diberhentikan.

Dalam pertemuan itu, Bahri berjanji di hadapan eks perangkat desa akan memberikan kepastian hukum atau solusi,” kata Rusman.

Namun dibalik janji manisnya, ia ternyata tidak berani mengeluarkan keputusan atas pengaduan eks perangkat desa,” ucap Rusman.

Ia malah mengatakan biar perkara ini menjadi status Quo. Kemudian kalau tidak puas silakan gugat kami ( Pemda) di pengadilan,” kata Rusman menirukan bahasa Bupati.

“Hei, Pak Bupati itu eks perangkat desa yang menuntut kepastian hukum, itu masyarakatmu juga, perlakukan mereka secara adil, jangan di tantang untuk menggugat kembali dipengadilan, kasihan masyarakat mu,” ucap Rusman.

“Pak Pj Bupati mana janjimu tempo hari yang menyatakan akan mencarikan solusi kepada eks perangkat desa, kenapa diingkari”, kata Rusman.

Rusman juga menjelaskan, bahwa tuntutan eks perangkat desa didasari dengan beberapa hal di antaranya :
1. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Pemerintahan Desa RI Nomor : 141/3235/BPD tanggal 21 Juli 2020 Perihal Tanggapan Pengaduan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang di tujukan Kepada Bupati Muna Barat ;

2. Surat dari Bupati Muna Barat Nomor: 100/465/2020 Tanggal 29 Juli 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Yang ditujukan kepada Direktur Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

3. Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tanggal 02 November 2020 Tentang Janji akan mengeluarkan Keputusan atas Pengaduan Eks Perangkat Desa;

4. Janji PJ Bupati Muna Barat Tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa akan melakukan Rapat dengan Para Kepala Desa dan Para Camat serta akan Mengundang Perwakilan Eks Perangkat Desa untuk menyelesaikan perkara/pengaduan eks perangkat desa.

Untuk diketahui eks perangkat desa yang diberhentikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa tahun 2019 lalu. Semula eks perangkat desa yang menuntut kepastian hukum sebanyak 127 namun berkurang menjadi 69 dari 19 desa se-mubar.

 

Laporan: Nejad Al Djanabi