Kebutuhan Anggaran Pilkada Mubar 2024 Melejit, Honor Petugas Adhock Naik Dua Kali Lipat

83
Ketua KPU Muna Barat, Awaludin Usa. (Foto/Laworoku.com)

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah menghitung dan menyusun kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anggaran yang diajukan kali ini, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan Pilkada 2017 lalu.

Ketua KPU Mubar, Awaluddin USA mengatakan, untuk memuluskan penyelenggaraan pemilihan, KPU bergerak lebih awal dalam penyusunan anggaran kebutuhan pilkada 2024 nanti.

“Kami sudah ajukan kebutuhan anggaran untuk pilkada dari jauh hari sebelumnya dimasa kepemimpinan bupati terdahulu Achmad Lamani. Dana yang kita usulkan sebesar Rp. 40 miliar,”ungkapnya.

Angka ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kebutuhan anggaran Pilkada 2017 lalu yang hanya menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 22 miliar.

“KPU mengusulkan penambahan dana Pilkada, karena banyak perubahan pembiayaan. Kenaikan terbesar itu adalah honor tim badan adhock dalam hal ini penyelenggara tingkat kecamatan dan desa,”ujarnya.

Dimana lanjut dia, honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Rp. 1,5 juta naik menjadi Rp. 2,4 juta. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp. 1 juta naik menjadi Rp. 1,4 juta. Begitu juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp. 400 ribu menjadi Rp.1 juta.

“Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan anggaran, karena KPU memproyeksi bahwa pelaksanaan pilkada masih dimasa pandemi. Berarti jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ikut berkurang. Kalau dulu 800 orang per TPS, jika dilakukan dimasa pandemi maksimal 500 orang. Nah ini berpotensi menambah jumlah TPS dan menambah jumlah penyelenggara ditingkat TPS,”tuturnya.

Namun itu kata dia, kebutuhan anggaran Pilkada tersebut masih akan dibicarakan ulang dengan Pemkab Mubar. Pihaknya hanya menyampaikan lebih awal sebagai bayangan kebutuhan anggaran kedepan.

“Nanti akan ada proses pembahasan anggaran antara KPU dengan Pemkab. Sebab, pilkada sudah ditetapkan akan berlangsung pada 27 November 2024. Artinya sesuai undang-undang tahapan selama 12 bulan. Berarti November 2023 sudah akan dimulai,”tuturnya.

Terkait persiapan KPU menyambut tahapan pilkada nanti, pihaknya intens melakukan pelatihan peningkatan kapasitas terutama pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Pemilihan Umum (Pemilu) kedepan ini sudah banyak memanfaatkan teknologi. Penguasaan teknologi inilah yang kita genjot. Karena semua nanti by aplikasi. Semua tahapan hasilnya akan masuk pada aplikasi sirekap. Jadi kita benahi dulu diinternal KPU,”pungkasnya.*(ASN)