Mahasiswa Demo Kemendagri Minta Pj Bupati Muna Barat Dievaluasi, Armaya: Gerakan Yang Sudah Terorganisir

1235
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muna Barat, Armaya. (Foto/Ist)

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Muna Barat (IMPMB) Jakarta menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pusat , Kamis (5/1/2022).

Kehadiran mereka di Kantor Kemendagri itu meminta kepada Menteri Tito Karnavian untuk memberhentikan Dr Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat (Mubar) dan menggantinya dengan pejabat yang lebih berkompeten.

Sebab dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal kepada 71 Penjabat (Pj) kepala daerah dengan rincian 6 Gubernur, 54 Bupati dan 11 Walikota.

Atas hasil evaluasi tersebut, Dr Bahri selaku Pj Bupati Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara dikategorikan berkinerja kurang.

Menanggapi hal itu Ketua APDESI Mubar Armaya menjelaskan terkait demo yang dilakukan sahabat atau adik-adik mahasiswa Mubar adalah gerakan yang sudah terorganisir. Gerakan ini sengaja didesain oleh kelompok yang merasa tidak nyaman dengan gerbrakan Dr Bahri selama menahkodai Mubar selama kurun waktu 7 bulan ini.

“Saya kira data yang di protes adik-adik mahasiswa ini adalah hasil evaluasi di tiga bulan pertama kepemimpinan Pak Bahri sekitar September atau Oktober 2022 kemarin,” ujar Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Manajemen Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini, saat dihubungi Laworoku.com, Sabtu (7/1/2023).

Terkait rendanhnya serapan anggaran kata dia, akibat ulah Pemerintah sebelumnya. Salah satu penyebabnya mutasi pejabat yang tidak diakui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga membuat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Mubar terlambat menyerap anggaran,” tutur Armaya.

Selain itu juga carut marutnya perencanaan anggaran termasuk rencana peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang faktanya sangat memberatkan beban APBD, dan buktinya waktu itu DPRD Mubar menolak pinjaman dana PEN itu,” jelas Armaya.

Dampak dari kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab serapan anggaran rendah, tetapi di akhir Desember 2022 serapan anggaran mencapai diatas 90 persen artinya capaian itu sangat luar biasa,” kata Kepala Desa Lindo.

Olehnya itu, ia sebagai masyarakat Mubar yang juga pernah berkecimpung di dunia aktivis, mengajak adik-adik Mahasiswa Mubar yang ada di Jakarta untuk melihat fakta yang sebenarnya terjadi di Muna Barat.

“Mungkin orang tuanya kalian disini salah satu yang sudah menikmati dan merasakan manfaat dari gebrakan dan kebijakan Dr Bahri yang sangat pro Rakyat,” ucap Armaya.

Dirinya juga enggan membeberkan program apa saja yang telah direalisasikan Dr Bahri selama menjadi Pj Bupati Mubar.

Namun ia berharap kepada pengkritik Pemerintah atau Dr Bahri bisa turun langsung di tengah-tengah masyarakat untuk melihat secara langsung program-program pro rakyat yang dilahirkan oleh Pj Bupati Mubar.

“Tidak usah saya ceritakan di media tentang program apa saja yang dirancang Dr Bahri, mendingan adik-adik pulang kampung agar kita bisa diskusi di Pasar Sore Lindo sambil kita ngopi agar pikiran kita menjadi segar tidak fitnah,” tutup Armaya sembari tersenyum.

 

Laporan: Nejad Al Djanabi