Optimalkan PAD, Bapenda Sorong Selatan Gelar Pekan Panutan PBB- P2 Tahun 2022

19
Foto bersama peserta kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Tahun 2022 yang berlangsung di gedung aula kantor Distrik Teminabuan, Rabu (5/10/2022)

LAWOROKU.COM, SORONG SELATAN- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan gelar pembukaan Pekan Panutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022.

Kegiatan yang berlangsung di gedung aula kantor Distrik Teminabuan, Rabu (5/10/2022) dibuka oleh Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Michael Momot S.Pd mewakili Bupati Sorong Selatan.

Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Michael Momot dalam sambutannya mengharapkan PBB P2 ini dapat tercapai realisasi pendapatan menambah pajak sesuai target yang ditentukan.

“Saat ini terdapat sejumlah jenis pajak daerah di Sorong Selatan yang ditargetkan harus tercapai di tahun ini. Dari target tersebut, yang ditargetkan didapatkan dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).Mengingat besarnya target itu, kami berharap kesadaran warga dan pengusaha melunasi kewajiban PBB P2 sebelum tenggat waktu yang ditetapkan,”imbuhnya.

Ia menandaskan, pajak merupakan potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong Selatan selama ini. Anggaran pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan masih bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari belanja pegawai hingga pembangunan infrastruktur.

“Dari PAD Sorong Selatan hingga saat ini sangat rendah dan salah satu yang PAD terbesar berasal dari PAD yang kita miliki yaitu berasal dari Perusahaan Kepala Sawit dan Sagu di wilayah Imekko sebesar Rp.5 Milyar,”papar Michael Momot.

Michael berharap, pelaksanaan pekan panutan pajak itu bisa meraih hasil sesuai target. Ia juga mengutarakan pemerintah kabupaten Sorong Selatan rencana untuk bekerja sama dengan sejumlah Bank maupun perusahaan retail dan startup sebagai kanal pembayaran pajak. Hal itu dilakukan untuk memudahkan wajib pajak pembayar pajak sehingga, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melunasi pajak.“Selain menunaikan kewajiban membayar pajak sebelum tenggat waktu akan menghindarkan wajib pajak (WP) dari denda,” ujarnya.

Selain itu, diharapkan peran semua pihak dalam meningkatkan pendapatan pajak di Kabupaten Sorong Selatan sangat penting khususnya dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Sorong Selatan.

“Diharapkan pejabat dan tokoh masyarakat di Sorong Selatan dapat memberikan contoh dengan menjadi orang pertama yang membayar PBB tahun ini. Dan yang terpenting kita tetap melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak, meskipun sektor ekonomi terganggu akibat pandemi Covid-19,”bebernya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sorong Selatan Beatriks Msiren ,SE menjelaskan bahwa pelaksanaan pekan panutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB- P2) Sorong Selatan tahun 2022, merupakan agenda daerah dalam rangka mencapai realisasi pendapatan pajak sesuai target yang ditetapkan pemerintah kabupaten Sorong Selatan

“Dapat kami jelaskan bahwa capaian realisasi penerimaan PBB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempedomani capaian realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2022.

Untuk itu, perlunya upaya dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Sorong Selatan,” paparnya.

Selaku Kepala Bapenda Kabupaten Sorong Selatan, Beatriks memberikan apresiasi yang setingginya kepada Kepala Distrik, Kepala Kampung dan warga wajib pajak yang telah membayar dan melunasi PBB-P2.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK/03/2010 tanggal 27 Agustus Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

 

Laporan: Benyamin Krimadi