Perlukah, Pemkab Mubar Ganti Rugi Lahan Perkantoran?

277
Muhammad Naazirun Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat. (Foto/Laworoku.com)

Oleh: Muhammad Naazirun (Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna Barat)

 

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Perlukah Pemerintah Muna Barat memberikan ganti rugi lahan perkantoran Bumi Praja Laworoku dan apa dasar hukumnya?

Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri berjanji akan memberikan ganti rugi lahan perkantoran Bumi Praja Laworoku yang berlokasi di Desa Lakalamba dan Marobea. Tanah itu dihibakan Pemerintah Kabupaten Muna sebagai syarat untuk mekarnya Kabupaten Muna Barat kala itu.

Sebelum membahas tentang dasar hukum pemberian ganti rugi kepada masyarakat. Yang perlu di pahami bersama bahwa lokasi yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Muna Kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat adalah seluas 250 hektar yang berlokasi di Desa Lakalamba dan Marobea sebagai areal calon Ibu kota Kabupaten Muna Barat pada tahun 2010 merupakan areal peruntukan lain (non Kawasan kehutanan yang menjadi kewenangan Bupati untuk pemanfaatannya).

Status areal peruntukan lain atas lahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 464 Tahun 2009. Semenjak ditetapkanya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tersebut yang pengukuran luas areal berdasarkan titik koordinat.

Dan belum pernah dilakuan pengecekan secara factual atau ferivikasi lapangan atas lahan tersebut oleh pemerintah Kabupaten Muna, sampai pada dihibahkannya kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Setelah dilakukan pengecekan dan ferivikasi lapangan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat, maka ditemukan dalam areal lokasi hibah tersebut, ada lahan yang telah memiliki alas hak atau sertifikat atas nama masyarakat setempat yang terbit sebelum pemekaran Kabupaten Muna Barat (info Camat Sawerigadi) dan sebagian besar lahan tersebut telah diolah oleh Masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan dan lahan pertanian.

Dengan dasar itulah yang menjadi kerangka berfikir Pj Bupati Muna Barat untuk memberikan ganti rugi atas kerugian masyarakat, baik kepemilikan lahan maupun tanaman yang ada diatas lahan tersebut.

Pembebasan tanah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk melakukan pembebasan tanah, tanah tersebut harus terdapat orang maupun badan hukum yang memilikinya.

Dalam pembebasan tanahnya seseorang maupun badan hukum mempunyai hak yang akan diterimanya sebagai ganti rugi uang maupun penggantian tanah yang terdapat di lain tempat.

Disamping itu dalam pembebasan tanah diperlukan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan dilaksanakan oleh panitia yang menanganinya yang disebut dengan Panitia Pembebasan Tanah.

Tanah merupakan hak kebendaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan sarana vital dan mutlak yang dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat sendiri atau pemerintah.

Masalah tanah ini sudah terdapat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 1960 yaitu diatur Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa terdapat:

a. Hak milik

b. Hak guna usaha

c. Hak guna bangunan

d. Hak pakai

e. Hak sewa

f. Hak membuka tanah

g. Hak memungut hasil hutan

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas.

Adanya hak-hak yang dapat dipunyai tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan apabila dikemudian hari terdapat gangguan atau digunakan untuk kepentingan umum.

Apabila tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka diperlukan adanya pembebasan tanah atau ganti rugi terhadap pemilik tanah, sepanjang mempunyai kekuatan hukumm yang kuat.

Dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993, Dijelaskan, yang dimaksud dengan pembebasan tanah yaitu: melepaskan hubungan Hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar kerugian.

Dengan adanya pengertian tersebut yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 menandakan bahwa terdapat hak atas tanah dan juga terdapat pemiliknya atau yang menguasainya selanjutnya apabila terdapat seseorang atau badan hukum yang menginginkannya harus adanya ganti rugi atau pengganti tanahnya yang sesuai dengan tanah yang dikuasainya atau dibebaskannya.

Dalam pembebasan tanahnya seseorang maupun badan hukum mempunyai hak yang akan diterimanya sebagai timbal balik atas pelepasan tanahnya yaitu dapat berupa ganti rugi uang maupun penggantian tanah yang terdapat di lain tempat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 disebutkan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak atau nilai Objek Pajak atau nilai nyata seharusnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak pada tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia.

Di samping itu dalam pembebasan tanah diperlukan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak baik yang mempunyai tanah maupun orang atau badan hukum yang menginginkan tanah tersebut.

Dalam pembebasan tanah tidak hanya sekedar datang ke pemilik tanah secara perorangan antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi dalam pembebasan tanah diperlukan panitia yang menanganinya yang disebut dengan Panitia Pembebasan Tanah.

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam pemberian ganti rugi atas tanah atau lahan, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman seperti: Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan.

Sedangkan untuk Kepentingan Umum; LN RI Tahun 2012 Nomor 22 dan Penjelasan Atas UU Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga dalam pembebasan tanah agar tidak terdapat perselisihan, maka aturan atau dasar Hukum yang dipakai harus pasti dan tepat.

Adapun aturan yang dipakai untuk pembebasan tanah antara lain Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2021 sebagai tindak lanjut Undang-undang 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Karena dalam PP 19 mencabut beberapa perpres tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dan kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai tata cara pembebasan tanah. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengatur pembebasan tanah tidak selalu tetap akan tetapi selalu berubah-ubah seperti Peraturan Nomor 2 Tahun 1976 yang mengatur mengenai penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah dan pembebasan tanah oleh swasta tidak berlaku.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun1984 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 dan yang terakhir Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1985 yang mengatur tentang tata cara pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar.

Selain aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut di atas masih terdapat Surat Edaran yang juga dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri diantarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jendral Agraria Nomor Ba.12/108.12/75 Tanggal 3 Desember 1975 tentang pentunjuk pelaksanaan pembebasan tanah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.J.16/10/41 tanggal 19 Oktober 1976 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan PMDN.

Dari peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan baik pusat maupun daerah diharapkan bahwa dalam pembebasan tanah serta ganti rugi yang akan diberikan oleh pemilik tanah tidak mengalami permasalahan-permasalahan dilapangan khususnya pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi.

Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi surat-surat tanah tersebut diberikan pada yang memberikan ganti rugi.

Dari uraian tersebut diatas, maka tanah yang sudah dilepas haknya akan mempunyai akibat hukumnya menjadi tanah negara.

Maka dengan demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa pemberian ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang memiliki alas hak yang kuat, dan tanaman masyarakat yang ada di atas lahan Bumi perkantoran Laworoku, merupakan kepedulian Pj Bupati Muna barat terhadap masyarakat Muna Barat agar tidak terjadi kerugian materil terhadap masyarakat pengolah lahan atau pun sebagai pemilik lahan, sekaligus menjadi upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah akibat dari pandemic covid 19.