Pj Bupati Muna Barat Serahkan BLT Kepada Masyarakat Kelurahan Wamelai dan Lapadaku

236
Pj Bupati Mubar Dr. Bahri saat memberikan sambutan dihadapan penerima BLT di Aula Kantor Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Rabu (28/22/2022).

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT – Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar), Dr. Bahri menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat Kelurahan Wamelai dan Lapadaku selaku penerima bantuan, Rabu (28/12/2022) di Aula Kantor Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa.

BLT tersebut merupakan bantuan sosial dari Pemkab Mubar dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022.

Dalam penyerahan bantuan itu, Pj Bupati Mubar Dr. Bhari didampingi, Anggota DPRD Mubar Munarti, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mubar Laode Tibolo, Camat Lawa Laode Piliha, Lurah Wamelai Laode Ali Pua, Lurah Lapadaku La Harto.

Pj Bupati Mubar Dr Bahri saat menyerahkan BLT kepada Warga Kelurahan Wamelai dan Lapadaku
Pj Bupati Mubar Dr Bahri saat menyerahkan BLT kepada Warga Kelurahan Wamelai dan Lapadaku di Aula Kantor  Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Rabu (28/12/2022).

Selain itu, hadir pula 44 warga dari dua kelurahan yakni Wamelai dan Lapadaku dalam pembagian BLT tahun 2022 ini.

Dalam sambutannya Dr. Bahri menyampaikan pemberian BLT bagi masyarakat kelurahan adalah bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrem. Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sudah terprogram secara nasional oleh presiden.

Atas dasar itu dirinya menargetkan pada 2023 mendatang, masyarakat Mubar yang masuk kategori warga miskin ekstrem harus 0 koma persen,” kata Bahri.

Makanya kita akan berikan tindakan. Bukan hanya di bagian Kecamatan Lawa, tetapi termasuk di wilayah lain. Tiga wilayah besar Mubar, diberi pemerataan dalam pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Kata dia, Pemkab Mubar akan selalu hadir terhadap warga yang membutuhkan pelayanan dan bantuan. “Saya hadir memberikan secara langsung karena selain menjalankan perintah presiden, juga ingin berbagi rasa dengan masyarakat,” ujarnya.

Pemberian bantuan bagi masyarakat kelurahan akan dilanjutkan sampai tahun-tahun berikutnya. Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk tahun 2023 sekitar Rp. 1 miliar. BLT untuk warga kelurahan itu bersumber dari APBD Mubar.

“Di kelurahan ini kan tidak ada anggaran BLT. Hanya desa yang siapkan BLT. Jadi untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, maka warga yang masuk binaan kelurahan diberikan BLT lewat APBD,” tandasnya.

Di kesempatan itu juga Dr. Bahri menepis isu bahwa tindakan yang dilakukan selama ini di masyarakat bukan bagian dari pencitraan politik menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

“Tindakan saya terjun langsung di masyarakat, bukan pencitraan politik. Tetapi ini perintah atasan. Sebab setiap tiga bulan juga kita di evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Memang kelihatannya populis, namun ini adalah kebijakan,” terangnya.

Sementara itu Lurah Wamelai, Ali Ode Pua mengatakan, selama ini masyarakat kelurahan tidak pernah mendapatkan sentuhan BLT dari pemerintah. Nanti di tahun 2022 ini baru ada pemberian BLT.

“Selama ini masyarakat kelurahan tidak pernah mendapatkan BLT, sebagaimana didapat oleh masyarakat desa. Syukur tahun ini sudah ada perhatian khusus dari Pemkab Mubar,” timpalnya.

Dikatakan, sejak munculnya kebijakan BLT, masyarakat kelurahan merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga kebanyakan mereka ingin pindah menjadi warga desa. “Karena di desa itu dapat BLT. Kita di kelurahan tidak ada. Namun alhamdulillah sekarang Pemkab sudah memberikan perhatian,” ucapnya.

Senada Kadis Sosial Mubar, La Ode Tibolo. Kata dia, pemberian BLT ini berdasarkan kebijakan bupati mulai Oktober 2022 ini. “Kita di Dinsos diperintahkan untuk melakukan pendataan bagi warga kelurahan yang dianggap layak untuk mendapatkan BLT,” tuturnya.

 

Laporan: Akhir Sanjaya