Presentase Penduduk Miskin di Muna Barat turun Menjadi 0,11 Persen

4

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukan hasil positif. Sejak menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) pada 27 Mei 2022, Bahri terus menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Mubar mengalami penurunan yakni tahun 2021 sebesar 13,96 persen lalu pada tahun 2022 berkurang menjadi 13,85 persen.

 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Al Rahman mengungkapkan turunnya angka kemiskinan di Muna Barat tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh Pj Bupati Mubar, Bahri. Pemerintah Daerah (Pemda) Mubar menerapkan strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

 

Kata Al Rahman, dalam konteks mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemerintah daerah hadir dengan empat program yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kemudian, pemberian BLT APBD di kelurahan, dan seluruh masyarakat miskin didaftarkan sebagai pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah empat program ini, sukses dilaksanakan dan terbukti angka kemiskinan di Mubar menurun. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh,” kata Kadis Kominfo Mubar, Al Rahman, Rabu (15/11/2023).

Selain mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tambah Rahman, Pemkab Mubar juga mempunyai program meningkatkan pendapatan masyarakat. Pj Bupati Mubar, Bahri mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi BBM bagi pelaksana jasa angkutan darat, laut dan nelayan serta pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek di pasar-pasar tradisional.

Kemudian, Pemkab Mubar juga memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada setiap desa sebesar Rp100 juta. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan terciptanya singkronisasi dan akselerasi guna terciptanya pemerataan pembangunan di desa.

“Jadi, bukan hanya pemberian bantuan subsidi BBM dan bantuan keuangan khusus (BKK) pada seluruh desa yang ada di Mubar. Pj Bupati Mubar, Bahri juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan usaha mikro, termasuk bantuan keuangan khusus untuk kelurahan dan desa,” ucapnya.

Al Rahman menambahkan untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan ini, dilakukan melalui bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan. Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.

“Jadi, dalam rangka menunjang program-program tersebut, Pemkab Mubar juga menggelar berbagai macam program yakni program pasar murah dan program operasi pasar yang dilakukan di tiga wilayah besar yakni Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Mubar, La Ode Aka Sayala mengatakan program pasar murah yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Mubar adalah sebagai upaya dalam rangka penanganan inflasi. Tak tanggung-tanggung, Pj Bupati Mubar, membuat sebuah inovasi dengan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (Sipengharapan).

Kata dia, aplikasi Sipengharapan ini bertujuan untuk memudahkan Pemkab Mubar mendapat informasi harga pada tiap pasar yang ada di tiga wilayah besar ini.

“Optimalisasi sistem ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan. Aplikasi ini juga dikoordinasikan dengan 12 pasar di Mubar. Jadi, setiap pasar di tiga wilayah besar ini, ada petugas yang akan melihat dan menginput pada sistem terkait perkembangan harga pasar pada 20 komoditas,” jelasnya.

La Ode Aka merincikan 20 komoditas pangan tersebut yang menyumbang inflasi adalah beras, minyak goreng dan gula pasir. Namun yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah komoditas beras.

“Olehnya itu, Pemkab Mubar melakukan intervensi pasar melalui pasar murah bekerja sama dengan Bulog. Dengan pola kerjanya, pemerintah daerah bekerja sama dengan desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu lalu disampaikan di kecamatan, kemudian data itu diserahkan ke kita (Pemkab Mubar),” tuturnya.

Dari data itu, tambah La Ode Aka, Pemkab Mubar bersama Perum Bulog menggelar operasi pasar dengan menyediakan gula pasir, minyak goreng, dan 10 Kg beras per kepala keluarga. Selanjutnya, harga komoditas tersebut disesuaikan dengan harga di Bulog.

“Untuk beras ini, harga di pasar itu mencapai Rp14 ribu lebih per Kg, kita jualkan Rp10.300 per Kg sesuai harga Bulog. Kemudian, gula pasir Rp16 ribu per Kg, kita jual Rp15 ribu per Kg sesuai harga Bulog. Selanjutnya, harga minyak goreng di pasar mencapai Rp20 ribu per liter, kita jual Rp14 ribu per liter,” bebernya.

Ia mengaku program-program dilakukan oleh Pemkab Mubar selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu. Hal itu, dipertegas dengan data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Tahun 2022 data kemiskinan Mubar dari Badan Pusat Statistik sebanyak 11.560 jiwa turun menjadi 9.575 jiwa.

“Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Mubar. Validasi terakhir Pemkab Mubar itu sekitar 9 ribu lebih,” ucapnya.

Untuk itu, kata La Ode Aka, berdasarkan data 9.575 masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama pemerintah daerah membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Kata dia, intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako, baik dari Pemkab Mubar maupun dari Pemprov Sultra.

“Beberapa minggu lalu, kita membagikan bantuan sembako dari Pemprov Sultra di wilayah Kusambi Raya. Kita menyiapkan kupon sebanyak 2.000 bagi masyarakat kurang mampu. Untuk, wilayah Kusambi Raya kita siapkan sebanyak 1.000 kupon, sementara Lawa Raya dan Tiworo Raya masing-masing 500 kupon. Paket sembakonya itu, beras 5 Kg, gula 1 Kg, dan minyak 1 liter. Itu dibagikan gratis pada masyarakat kurang mampu, di mana datanya dari desa langsung,” tuturnya.

Untuk masyarakat yang belum kebagian bantuan sembako gratis ini, tambah Aka, juga diberikan bantuan sembako yang berasal dari program Pemprov Sultra. Pj Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto menyerahkan langsung bantuan tersebut.

“Ada sekitar 7.575 warga kurang mampu berdasarkan data dari desa. Mereka sudah disiapkan dari APBD Perubahan. Paket kuponnya adalah beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga,” jelasnya.