LAWOROKU.COM, JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, terutama menyangkut keterbukaan naskah dan pelibatan masyarakat.
Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Ia menyatakan menerima berbagai kritik dari masyarakat, tetapi menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut telah diupayakan secara maksimal.
“Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman melalui pesan singkat, Jumat (19/11/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membantah tudingan bahwa naskah RUU Perampasan Aset tidak pernah disebarluaskan kepada publik.
Menurutnya, naskah rancangan undang-undang tersebut sejak awal telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui situs resmi lembaga legislatif tersebut.
Ia juga menegaskan seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka, mulai dari rapat audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga rapat pleno pengesahan tingkat pertama.
Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam pembahasan, Habiburokhman menyebut pihaknya memprioritaskan organisasi atau lembaga yang terlebih dahulu mengajukan diri sebagai narasumber.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi.
“Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber,” ujarnya.
Habiburokhman juga menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber dalam rapat audiensi maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Selain itu, menurutnya, ICW juga tidak pernah menyampaikan masukan secara tertulis terkait rancangan undang-undang tersebut.
“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” katanya.
Sebelumnya, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan.
ICW menilai persoalan keterbukaan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
Pengaduan itu disampaikan sehari setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
(Ahmad Anzusman/Laworoku.com)

