LAWOROKU.COM, MUBAR — Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, memberikan apresiasi atas capaian kinerja pengelolaan Dana Desa yang mengantarkan daerah tersebut meraih penghargaan terbaik I tingkat Sulawesi Tenggara (Sultra) Semester I Tahun 2026.
Prestasi tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menjadi modal bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), Nasir, untuk mempertahankan capaian tersebut.
Kepercayaan Bupati La Ode Darwin kepada Nasir untuk memimpin DPMD Mubar diharapkan semakin memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penghargaan kinerja pengelolaan Dana Desa terbaik Semester I 2026 tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Mubar meraih penghargaan dalam kategori pemerintah daerah dengan jumlah desa lebih dari 100. Capaian tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Bupati La Ode Darwin sebelumnya menerima penghargaan tersebut dan menyerahkannya kepada jajaran DPMD sebagai bentuk apresiasi atas kerja bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
Ketua DPD Golkar Sultra itu mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, DPMD, pemerintah kecamatan, serta seluruh pemerintah desa dalam memastikan Dana Desa dikelola sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah, Muna Barat meraih penghargaan terbaik I di Sultra dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa bukan sekadar anggaran yang harus dibelanjakan, tetapi merupakan instrumen penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi, Dana Desa harus dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata La Ode Darwin.
Ia menegaskan, capaian sebagai daerah terbaik pertama dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
Darwin juga mengingatkan agar prestasi tersebut tidak berhenti pada capaian administratif. Menurutnya, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran harus terus diperkuat.
“Kami berharap pemerintah desa dapat terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi berbagai program yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa,” tuturnya.
Nasir Siapkan Penguatan Tata Kelola Dana Desa
Sementara itu, Kepala DPMD Mubar, Nasir, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pemerintah desa.
Nasir menegaskan, DPMD Mubar akan terus mendorong pemerintah desa agar tertib dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.
Ia menjelaskan, salah satu indikator penilaian pada aspek perencanaan adalah ketepatan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APBDes yang tidak melewati 31 Desember.
Selain itu, pemerintah desa juga harus mengakomodasi program prioritas pemerintah pusat dalam APBDes. Di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, layanan kesehatan berbasis desa, ketahanan pangan, ketahanan iklim, desa tangguh bencana, digitalisasi, serta dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan program prioritas lainnya.
“Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami juga terus melakukan pembinaan agar pengelolaan Dana Desa semakin tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” tegas Nasir.
Ia menambahkan, penghargaan sebagai terbaik pertama di Sulawesi Tenggara tidak boleh membuat pemerintah desa berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.
Nasir juga mengingatkan pemerintah desa agar memperhatikan kelengkapan administrasi dan ketepatan pelaksanaan program. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap penghargaan yang diraih ini akan terus dipertahankan ke depannya. Selain itu, program-program yang dilahirkan bisa bermanfaat untuk pelayanan publik, terlebih lagi untuk aktivitas kelembagaan ekonomi desa secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
