LAWOROKU.COM, MUBAR — Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) mempercepat penegasan batas administrasi 81 desa untuk memberikan kepastian hukum wilayah sekaligus mencegah potensi perselisihan atau klaim batas antardesa.
Seluruh proses penataan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026. Hasilnya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) tentang batas desa sebagai dasar hukum kejelasan wilayah administrasi masing-masing desa.
Kepala Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Mubar, Umar, mengatakan program tersebut mencakup seluruh desa tanpa pengecualian.
“Semua desa menjadi sasaran, sebanyak 81 desa tanpa pengecualian. Para kepala desa dan tokoh masyarakat dipertemukan untuk duduk bersama dengan desa tetangga membahas dan menyepakati batas wilayah,” kata Umar, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan kepala desa dan tokoh masyarakat sangat penting karena mereka mengetahui sejarah pembentukan desa serta riwayat batas wilayah yang selama ini menjadi dasar administrasi pemerintahan.
“Jadi, kita mengedepankan musyawarah. Desa yang berbatasan harus duduk bersama untuk membicarakan batas masing-masing sampai ada kesepakatan,” ujarnya.
Umar mengakui, masih terdapat sejumlah batas wilayah desa yang belum memiliki kesepakatan secara menyeluruh. Kondisi tersebut terutama ditemukan pada desa-desa hasil pemekaran yang memiliki riwayat pembentukan wilayah masing-masing.
Karena itu, pemerintah tidak ingin penegasan batas dilakukan secara sepihak. Setiap persoalan harus dibicarakan dengan melibatkan pihak-pihak yang memahami sejarah wilayah.
“Kita libatkan tokoh masyarakat, termasuk sesepuh desa yang mengetahui bagaimana sejarah dan kronologi batas wilayah tersebut. Keterangan mereka penting dalam proses penyelesaian,” jelasnya.
Apabila dua desa belum mencapai kesepakatan, masing-masing pihak diminta menyusun deskripsi atau gambaran batas wilayah berdasarkan keterangan dan kesaksian tokoh masyarakat.
Penyelesaian selanjutnya dilakukan secara berjenjang melalui fasilitasi pemerintah kecamatan. Jika belum ditemukan titik temu, persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat Bupati.
“Kalau belum selesai di tingkat desa, nanti difasilitasi kecamatan. Terakhir di tingkat Bupati karena Bupati memiliki kewenangan. Yang penting pada prinsipnya harus ada kesepakatan mengenai batas-batasnya,” tegas Umar.
Ia menjelaskan, setelah kesepakatan tercapai, batas wilayah akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani masing-masing pihak. Selanjutnya, tim melakukan pengambilan titik koordinat secara elektronik.
“Setelah ada kesepakatan, dibuatkan berita acara dan ditandatangani. Kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat secara elektronik. Semua tahapan itu menjadi bagian dari proses penegasan batas desa,” ungkapnya.
Hasil seluruh tahapan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan dan penerbitan Perbup tentang batas desa di Mubar.
Pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa dijadwalkan berlangsung selama 48 hari, mulai 10 November hingga 31 Desember 2026. Sebelumnya, sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan telah dilaksanakan.
Pada Senin (9/11/2026), kegiatan berlangsung di Kecamatan Tiworo Selatan dan Barangka. Selanjutnya, 10 November dijadwalkan di Kecamatan Tiworo Tengah dan Wadaga, kemudian 11 November di Kecamatan Kusambi dan Sawerigadi. Sementara Kecamatan Maginti telah lebih dahulu memulai tahapan kegiatan pada Jumat (6/11/2026).
Umar mengatakan, penegasan batas yang bersinggungan dengan wilayah kabupaten lain memiliki mekanisme tersendiri. Penyelesaiannya akan dilakukan melalui pertemuan antarbupati dengan fasilitasi pemerintah provinsi.
“Kalau batasnya dengan kabupaten lain, tentu akan dibicarakan melalui pertemuan antarbupati dan difasilitasi pemerintah provinsi,” tutupnya.