LAWOROKU.COM, MUBAR – Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Muna Barat (Mubar) dijadwalkan berakhir pada 2027. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pengisian keanggotaan BPD untuk periode berikutnya.
Kepala Dinas PMD Mubar, Nasir, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi landasan hukum dalam proses pemilihan dan pengisian anggota BPD.
”Penyusunan Perda tersebut juga dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.” kata Nasir saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (4/11/2026).
Menurut Nasir, persiapan regulasi menjadi langkah penting agar proses regenerasi anggota BPD dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengisian anggota BPD perlu dipersiapkan sejak dini agar proses pergantian keanggotaan berjalan lancar dan tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan desa.
BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Karena itu, pemerintah daerah berkepentingan memastikan proses regenerasi anggota BPD berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dinas PMD Mubar juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi serta tahapan pengisian anggota BPD berdasarkan regulasi yang berlaku.
Dengan adanya Perda sebagai payung hukum, proses regenerasi anggota BPD pada 2027 diharapkan memiliki landasan yang jelas sekaligus memperkuat fungsi kelembagaan BPD dalam mengawal aspirasi masyarakat dan pembangunan desa di Mubar.
(Laworoku.com/Ahmad Anzusman)