LAWOROKU.COM, JAKARTA – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Muna Barat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Persoalan tersebut bahkan dibawa langsung ke pemerintah pusat melalui pertemuan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), La Ode Sulaeman, di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Muna Barat menyampaikan kondisi pasokan dan distribusi BBM di lapangan yang masih menghadapi sejumlah kendala.
Hasilnya, muncul tiga langkah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Langkah pertama yakni membuka SPBU baru di Kecamatan Kusambi.
Kedua, meningkatkan status Pertashop Barangka menjadi SPBU KOMPAK.
Sedangkan langkah ketiga adalah mengaktifkan kembali SPB Nelayan Pajala.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan penambahan fasilitas penyaluran BBM diperlukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus memperbaiki pemerataan distribusi.
“Kami berharap ada penambahan kuota serta perbaikan alur distribusi agar BBM dapat tersedia dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat di Muna Barat,” kata La Ode Darwin.
Menurutnya, persoalan BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan kendaraan masyarakat, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan.
Karena itu, ia berharap hasil pertemuan dengan Ditjen Migas segera ditindaklanjuti di lapangan.
Kelangkaan Dipengaruhi Pasokan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muna Barat, La Ode Mahajaya, mengungkapkan kelangkaan BBM yang terjadi dipengaruhi keterlambatan pasokan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menemukan adanya perbedaan harga BBM di sejumlah wilayah.
Menurut La Ode Mahajaya, kondisi tersebut tidak terlepas dari panjangnya rantai pasok serta distribusi yang belum berjalan optimal.
“Berdasarkan pemantauan kami di lapangan, persoalan yang dihadapi bukan hanya keterlambatan pasokan, tetapi juga mekanisme distribusi yang belum optimal, khususnya ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan,” jelasnya.
Ia mengatakan pengawasan terhadap distribusi BBM perlu diperkuat.
Tata kelola distribusi juga perlu diperbaiki agar BBM dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan dan wilayah penyalurannya.
Pemkab Muna Barat berharap pembukaan SPBU baru, peningkatan status Pertashop Barangka, dan pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala dapat segera direalisasikan.
Dengan begitu, akses masyarakat terhadap BBM di Muna Barat diharapkan semakin mudah dan persoalan kelangkaan dapat ditekan.