DPRD Mubar Dorong Perda Kekayaan Intelektual, Perlindungan Produk dan Karya Lokal Jadi Prioritas

Advertorial127 Dilihat

LAWOROKU.COM, MUNA BARAT – DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap potensi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual (KI).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai hasil karya, produk unggulan, serta kekayaan budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi dan identitas daerah.

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi dan koordinasi antara DPRD Mubar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/4/2026).

Pertemuan yang diterima Wakil Ketua DPRD Mubar, La Ode Amin, tersebut secara khusus membahas urgensi pembentukan regulasi daerah sebagai payung hukum untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat.

DPRD Dorong Perlindungan Potensi Lokal

La Ode Amin menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Sultra dalam mendorong pembentukan Perda Kekayaan Intelektual di Mubar.

Menurutnya, perlindungan terhadap karya, kreativitas, dan produk unggulan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari identitas daerah.

“Kami di DPRD Muna Barat menyambut baik inisiatif pembentukan Perda tentang Kekayaan Intelektual ini. Menurut kami, perlindungan terhadap karya, kreativitas, dan produk unggulan masyarakat perlu mendapat perhatian serius karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas daerah,” ujar La Ode Amin.

Ia menjelaskan, Mubar memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan dan memperoleh perlindungan hukum melalui kebijakan daerah.

Potensi tersebut mencakup hasil kerajinan masyarakat, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karya seni, hingga kekayaan budaya yang memiliki karakteristik tersendiri.

Karena itu, kehadiran regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pembajakan maupun pengakuan sepihak oleh pihak lain terhadap hasil kreativitas masyarakat.

“Melalui regulasi ini, kita berharap potensi lokal Muna Barat, baik hasil kerajinan, produk UMKM, karya seni maupun kekayaan budaya daerah, dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas sehingga tidak mudah diklaim oleh pihak lain,” katanya.

Baca Juga Kune:  DPRD Mubar Perkuat Regulasi Daerah, Dua Raperda Inisiatif Fokus pada Stunting dan Ekonomi Kreatif

La Ode Amin menegaskan, DPRD akan mempelajari urgensi dan substansi regulasi tersebut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

“Kami juga berharap pendampingan dari Kanwil Kemenkum Sultra terus dilakukan agar perda yang nantinya dibentuk benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Kekayaan Intelektual Memiliki Nilai Ekonomi

Dalam audiensi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sultra, Tubagus Erif Faturahman, bersama tim memaparkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual melalui kebijakan di tingkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang lahir dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi manusia.

Perlindungannya mencakup berbagai aspek, antara lain hak cipta, merek, paten, hingga indikasi geografis yang dapat melekat pada produk atau potensi unggulan suatu daerah.

Menurut Tubagus, pembentukan Perda Kekayaan Intelektual menjadi langkah strategis agar pemerintah daerah memiliki landasan dalam memfasilitasi, mendampingi, serta mendorong masyarakat untuk melindungi hasil karya dan inovasinya.

“Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual sangat krusial sebagai payung hukum di tingkat daerah. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memfasilitasi, mendampingi, dan melindungi potensi produk lokal agar memiliki daya saing nasional bahkan global, serta mencegah adanya pembajakan atau klaim dari pihak lain,” ujar Tubagus Erif.

Ia menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, seniman, kreator, serta UMKM dalam mengembangkan hasil karya dan produk mereka.

Dengan adanya perlindungan tersebut, produk lokal tidak hanya memiliki identitas dan pengakuan, tetapi juga berpeluang meningkatkan nilai tambah serta memperluas jangkauan pemasaran.

Kanwil Kemenkum Siap Berikan Pendampingan

Dukungan terhadap rencana pembentukan Perda Kekayaan Intelektual juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan.

Ia mengapresiasi koordinasi yang dibangun bersama DPRD Mubar. Menurutnya, keterlibatan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang memberikan perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual masyarakat.

Baca Juga Kune:  Bupati Darwin Apresiasi Kinerja DPMD, Nasir Siap Pertahankan Prestasi Dana Desa Mubar

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kekayaan intelektual adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kreatif daerah. Saya berharap melalui koordinasi ini, DPRD Muna Barat dapat segera menindaklanjuti penyusunan regulasi tersebut agar potensi daerah Muna Barat semakin terlindungi dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Topan Sopuan.

Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen terus memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan DPRD Mubar dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Pendampingan ini diharapkan dapat membantu memastikan materi muatan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Perkuat Identitas dan Daya Saing Daerah

Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual di Mubar diharapkan tidak hanya menjadi upaya menghadirkan produk hukum baru, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif masyarakat.

Perlindungan terhadap produk, karya seni, kreativitas, dan kekayaan budaya lokal dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan hasil produksinya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan perlindungan kekayaan intelektual juga dapat membantu menjaga identitas produk daerah agar memiliki pembeda dan daya saing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

Melalui sinergi DPRD Mubar, pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenkum Sultra, rencana pembentukan Perda Kekayaan Intelektual diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui tahapan legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam memastikan kreativitas, inovasi, dan potensi unggulan masyarakat Mubar mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang memadai.

Catatan sebelum publikasi: Kutipan La Ode Amin merupakan rumusan editorial yang perlu dikonfirmasi kepada narasumber. Saya juga mempertahankan statusnya sebagai rencana pembentukan Perda, bukan perda yang sudah masuk tahap pembahasan atau disahkan.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *