LAWOROKU.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mengungkap penyebab utama di balik rentetan kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menyebut 80-90 persen kasus keracunan MBG terjadi karena ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal itu disampaikan Sudaryono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
“Bagaimana kami tadi sudah jelaskan juga di dalam, dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, pelanggaran SOP terjadi di berbagai tahapan pengelolaan makanan.
Mulai dari proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengaturan suhu hingga batas waktu makanan boleh dikonsumsi.
“Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu,” sambungnya.
Jam Kerja Pengawas Diubah
Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, BGN melakukan sejumlah perubahan dalam sistem pengawasan dapur MBG.
Salah satunya dengan mengatur ulang jam kerja kepala dapur dan pengawas gizi.
Keduanya diwajibkan melakukan pengawasan pada dini hari dan sore hari agar proses pengolahan hingga distribusi makanan dapat dipantau lebih ketat.
Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut sempat membuat kasus keracunan berada dalam kondisi yang lebih landai selama sekitar tiga pekan.
“Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya kepala dapur dan pengawas gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu,” tuturnya.
Namun, kondisi tersebut kembali berubah setelah muncul laporan kasus keracunan di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Sudaryono menyebut beberapa wilayah yang menjadi perhatian BGN di antaranya Sidoarjo, Agam, serta Lasem, Rembang.
“Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana di Lasem di Rembang ya,” katanya.
BGN Akui Terpukul
Munculnya kembali kasus keracunan tersebut diakui menjadi pukulan berat bagi BGN.
Meski demikian, Sudaryono memastikan pihaknya tidak akan menyerah dan akan terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.
“Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini dan kami tidak boleh menyerah,” tegasnya.
BGN, kata Sudaryono, akan melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap SOP, tetapi juga tata kelola program, aturan hingga mekanisme penataan keuangan.
“Kami kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ungkap Sudaryono.
MBG Tak Sekadar Bikin Kenyang
Sudaryono juga menegaskan bahwa program MBG tidak dirancang sekadar untuk membuat penerima manfaat merasa kenyang.
Menurutnya, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi gizi penerima manfaat.
Karena itu, BGN akan memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan kementerian maupun lembaga terkait, termasuk data kesehatan.
“Sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak,” ujar Sudaryono.
Ia mengatakan data penerima manfaat nantinya diharapkan dapat ditelusuri berdasarkan identitas dan sekolah sehingga perkembangan kondisi gizi setelah mendapatkan MBG dapat diukur.
“Output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya,” tandasnya.
Dengan demikian, evaluasi BGN tidak hanya diarahkan untuk menekan kasus keracunan, tetapi juga memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat gizi yang terukur bagi penerima.