LAWOROKU.COM, MUBAR — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Jamaluddin, menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat program keluarga berencana (KB) dan meningkatkan upaya pencegahan stunting.
Sejak menerima amanah memimpin Dinas PPKB, Jamaluddin mulai memetakan sejumlah agenda prioritas yang akan menjadi fokus kerja hingga penghujung 2026.
Dua agenda utama yang menjadi perhatiannya adalah melakukan validasi data Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total serta mengoptimalkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Langkah awal tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi dan penguatan koordinasi bersama seluruh penyuluh PPKB yang tersebar di wilayah Mubar.
Menurut Jamaluddin, penyuluh keluarga berencana memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di tengah masyarakat, khususnya hingga tingkat desa.
“Rencana awal itu dalam bulan ini, saya silaturahmi dengan para penyuluh, karena ujung tombaknya BKKBN itu di lapangan ada sama mereka,” ujar Jamaluddin usai mengikuti kegiatan Pembekalan Pimpinan Daerah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Rianta, di Rumah Jabatan Bupati Mubar, Selasa (6/10/2026).

Perkuat Konsolidasi dan Validasi Data TFR
Melalui pertemuan bersama para penyuluh, Dinas PPKB akan melakukan klarifikasi dan pencocokan data TFR sebagai bagian dari evaluasi capaian program pada triwulan III.
Jamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data yang tersedia di Dinas PPKB, angka TFR Mubar saat ini tercatat sebesar 2,01. Angka tersebut berada di bawah angka acuan 2,1.
Meski demikian, ia menegaskan perlunya verifikasi lebih lanjut agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Validasi tersebut juga akan diselaraskan dengan data Pasangan Usia Subur (PUS) dan tingkat penggunaan alat kontrasepsi. Dengan demikian, indikator keberhasilan program keluarga berencana dapat menggambarkan kondisi kependudukan secara lebih komprehensif.
“Setelah saya lihat data yang ada di kantor, itu ternyata sudah 2,01. Tapi saya harus konfirmasi ulang karena di triwulan tiga ini saya harus cocok kembali data tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesesuaian antara capaian TFR dan penggunaan kontrasepsi menjadi hal penting agar evaluasi program KB memiliki dasar data yang akurat.
Optimalkan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
Selain memperkuat program keluarga berencana, Dinas PPKB Mubar juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan stunting melalui pendampingan keluarga.
Jamaluddin menyebutkan, angka stunting Mubar sebesar 28 persen merupakan data tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
Terkait hal tersebut, Dinas PPKB mengambil peran melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan risiko stunting.
Ia menjelaskan, kewenangan publikasi angka stunting berada pada Dinas Kesehatan. Sementara itu, Dinas PPKB berfokus pada pelaksanaan pendampingan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.
“Ini kewenangan untuk publikasi sebenarnya dari Dinas Kesehatan. Kita hanya pendampingan dan kolaborasi,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PPKB didukung Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bekerja hingga tingkat desa. Tim tersebut melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, bidan desa, serta kader keluarga berencana.
Mereka memiliki tugas memberikan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting sekaligus membantu memperkuat upaya pencegahan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Jadi tugas mereka itu pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting,” katanya.
Jamaluddin berharap, penguatan koordinasi dengan para penyuluh serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PPKB di seluruh wilayah Mubar.
Melalui dua agenda prioritas tersebut, Dinas PPKB berupaya memastikan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pendampingan keluarga berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh langkah tersebut menjadi fokus kerja Jamaluddin bersama jajaran Dinas PPKB hingga penghujung tahun 2026. (Adv)

