LAWOROKU.COM, MUNA BARAT – Perjuangan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, membawa persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ke pemerintah pusat mulai membuahkan hasil.
Tak lama setelah menemui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menyampaikan langsung persoalan BBM di Mubar, respons cepat datang dari pemerintah pusat.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina Patra Niaga dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Mubar pada Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut akan difokuskan untuk melihat kondisi riil distribusi BBM sekaligus mencari solusi atas kelangkaan dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Kepastian agenda tersebut disampaikan Bupati Mubar La Ode Darwin dalam rapat bersama jajaran pemerintah daerah untuk mematangkan persiapan kunjungan, Selasa (1/9/2026).
“Insya Allah hari Jumat dijadwalkan ke Muna Barat. Ada Pak Dirjen, BPH Migas dan Patra Niaga,” ungkap Darwin.
Menurut Darwin, kedatangan pejabat pusat tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan Pemkab Mubar terkait persoalan BBM yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan masyarakat.
Antrean panjang kendaraan di SPBU tidak hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Karena itu, Darwin memilih membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat, terutama karena sejumlah kewenangan terkait distribusi dan infrastruktur BBM berada di tingkat pusat.
Dalam kunjungan tersebut, salah satu agenda yang akan menjadi perhatian adalah pengecekan kelayakan penambahan unit SPBU di Mubar.
Dua wilayah yang menjadi perhatian yakni Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Barangka.
Penambahan SPBU dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperpendek rantai distribusi, mengurangi beban SPBU yang sudah ada, serta mengurai antrean kendaraan masyarakat.
“Kita bersyukur kunjungan kita kemarin direspons cepat. Semoga ini menjadi jalan untuk mengurai masalah kelangkaan dan panjangnya antrean BBM di daerah kita,” kata Darwin.
Bupati berharap kedatangan Dirjen Migas, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga tidak berhenti sebatas peninjauan lapangan.
Menurutnya, kunjungan tersebut harus menghasilkan langkah konkret dan kebijakan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan energi masyarakat Mubar.
Bagi Darwin, respons cepat pemerintah pusat menjadi bukti bahwa komunikasi dan perjuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi ketika persoalan masyarakat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan.
“Pemerintah daerah akan terus hadir dan memastikan setiap persoalan yang dirasakan masyarakat diperjuangkan sampai ke tingkat pusat. Kita ingin masyarakat Muna Barat mendapatkan pelayanan energi yang layak dan berkeadilan,” tegasnya.