LAWOROKU.COM, BAUBAU – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perhatian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
BPH Migas meminta pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat pengawasan di lapangan agar penyaluran BBM subsidi tidak tersendat dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, pengawasan distribusi BBM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan Forkopimda dinilai memiliki peran penting karena mengetahui langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Fungsi kami dengan BPH Migas dan Dirjen Migas itu melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini perlu diperkuat dari pemerintah daerah dan segenap Forkopimda,” kata Wahyudi Anas di Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/9/2026) malam.
Pernyataan itu disampaikan Wahyudi setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman serta lima kepala daerah di Sultra.
Lima kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Wahyudi mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah dan Forkopimda diperlukan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
“Agar supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat kepada masyarakat yang tepat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan yang lemah dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi.
Salah satunya melalui praktik penjualan secara bebas yang berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM sekaligus menyebabkan harga di lapangan melonjak.
“Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Wahyudi.
Dalam rapat tersebut, BPH Migas juga menerima sejumlah masukan dari para kepala daerah mengenai kondisi distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing.
Persoalan distribusi di daerah kepulauan menjadi salah satu perhatian karena faktor geografis dapat memengaruhi kelancaran pasokan BBM kepada masyarakat.
Masukan dari pemerintah daerah tersebut, kata Wahyudi, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme distribusi BBM subsidi agar lebih efektif.
“Agar supaya pemenuhan BBM subsidi tidak terjadi hambatan serta gangguan dan masyarakat dapat memanfaatkan BBM subsidi ini setiap hari untuk kegiatan harian maupun untuk kegiatan-kegiatan sebagai penggerak ekonomi di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Wahyudi mengatakan BPH Migas bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan stok BBM hingga ke masyarakat.
Koordinasi tersebut dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Sultra dapat terpenuhi.
“Sehingga kebutuhan BBM dapat dipenuhi secara baik dan dimanfaatkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak di masing-masing kabupaten maupun kota di Sulawesi Tenggara ini,” pungkasnya.
