LAWOROKU.COM, MUBAR — Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin memasang target tegas. Sebanyak 11 desa di wilayah kepulauan ditargetkan sudah menikmati akses listrik paling lambat 2028.
Percepatan elektrifikasi itu kini didorong Pemkab Mubar melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Darwin mengungkapkan, survei awal pembangunan elektrifikasi telah dilakukan di empat desa, yakni Maginti, Pasir Padangan, Gala dan Santigi.
“Survei itu sudah empat, yaitu Maginti, Pasir Padangan, dengan Gala, dengan Santigi. Itu kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan,” kata Darwin, Selasa (6/10/2026).
Selain empat desa tersebut, program elektrifikasi juga menyasar Mandike, Tiga, Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Kangkunawe.
Menurut Darwin, hasil survei menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembangunan listrik sekaligus skema yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pemkab Mubar, kata dia, akan menyiapkan kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara dukungan pembiayaan akan didorong melalui pemerintah pusat.
Darwin memastikan akan turun langsung ke kementerian untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Nanti kami akan turun juga ke kementerian, sehingga 11 desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” tegasnya.
Program elektrifikasi itu akan menggunakan dua skema, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan PLTS individu.
PLTS komunal akan diterapkan apabila tersedia lahan yang memenuhi persyaratan. Sedangkan jika tidak tersedia lahan yang sesuai, sistem listrik akan menggunakan PLTS individu untuk masing-masing rumah warga.
“Kalau lahan tidak memenuhi syarat, berarti nanti dia individu. Tapi kalau memenuhi syarat, berarti komunal,” jelas Darwin.
Kebutuhan anggaran program tersebut disebut mencapai puluhan miliar rupiah untuk setiap desa. Pembiayaannya akan didorong melalui pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Tak hanya listrik, kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan juga mulai dibahas Pemkab Mubar. Namun, pemerintah daerah masih memastikan pembagian kewenangan antara daerah dan pemerintah pusat.
“Air bersih itu belum. Itu nanti akan kami coba lagi, apakah kebijakannya dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat,” tandas Darwin.
