LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024-2029 Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar reses perdana.
Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Sariba dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, menggelar reses perdana di Desa Sidamangura, Kecamatan Napano Kusambi pada Jumat malam (14/2/2024). Ratusan warga dari berbagai desa di kecamatan tersebut hadir dan menyampaikan aspirasinya.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat, Sariba fokus pada pengembangan potensi pertanian dan peternakan, mengingat mayoritas penduduk di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani dan peternak.
Dalam sambutannya, La Ode Sariba menjelaskan tujuan reses ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat nantinya akan kita tampung dan tindak lanjuti bersama pemerintah daerah,” ujar Politisi Nasdem ini.
Aspirasi ini akan kita sinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan visi misi Bapak Bupati yang akan dilantik tanggal 20 Februari nanti,” ujar dia.
Lanjut Sariba, Aspirasi tersebut akan ditampung dan tindak lanjuti bersama pemerintah daerah di sinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan visi misi Bupati terpilih.
la menambahkan, program yang akan direalisasikan akan sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, serta visi misi Presiden terkait ketahanan pangan.
Sementara La Ode Harlan Sadia Anggota DPRD dari Dapil II menggelar reses di Kecamatan Lawa, Selasa, 11 Februari 2024.
Dalam reses itu, Harlan menghadirkan Notaris Ananda dari Kota Kendari untuk membantu legalisasi kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh masyarakat di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Lawa.
“Legalitas KUB sangat penting agar kelompok usaha yang dibentuk masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah,” ucap La Ode Harlan Sadia.
Ketua Komisi III DPRD Mubar akan
memfasilitasi agar kelompok usaha bersama yang dibentuk masyarakat memiliki legalitas. Program pemerintah tidak diberikan begitu saja, tetapi harus memiliki sasaran dan target capaian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya kelompok usaha yang berbadan hukum, pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat lebih mudah menyalurkan bantuan. Dengan begitu, mereka berpeluang mendapatkan bantuan dari berbagai tingkatan pemerintah,” jelasnya.
Selain memfasilitasi legalitas kelompok usaha, reses yang diadakan oleh legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi dari masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Lawa.
La Ode Burhanudin Anggota DPRD dari Dapil III menggelar reses di Desa Wulanga Jaya Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Sabtu (15/2/2025).
La Ode Burhanudin, yang akrab disapa La Rampi, merupakan Ketua Komisi I DPRD Muna Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam reses tersebut, ia mendengarkan langsung aspirasi warga, baik dari kalangan petani, nelayan, maupun masyarakat umum.
Salah seorang warga, Fatmawati, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak. Menurutnya, banyak warga masih menggunakan MCK yang tidak memenuhi standar kesehatan akibat keterbatasan biaya.
Ketut Sastrawan tokoh masyarakat Desa setempat, mengungkapkan diwilayah tersebut di dominasi oleh profesi petani sawah.
Ia meminta bantuan Alat Pertanian dan Mesin (Alshintan) untuk memudahkan para petani menggarap lahannya masing-masing.
Selama ini, ia mengaku para kelompok tani sudah mendapatkan bantuan alat pertanian dari dinas terkait namun masih kurang unitnya pengadaannya seperti hand traktor.
“Di desa kami ini 99 persen petani, makanya kami minta bantuan hand traktor untuk ditambahkan jumlah unitnya karena selama ini masih kesusahan alat tersebut apalagi ditambah dengan banyaknya jumlah petani,” terangnya.
Selain itu juga, ia juga menginginkan bantuan bibit dan pupuk yang berkualitas agar menghasilkan produksi yang baik dan masa panen yang cepat.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, La Ode Burhanudin menegaskan bahwa ia akan mengawal semua aspirasi warga agar bisa segera ditindaklanjuti. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menggandeng Anggota DPR RI Jaelani, yang duduk di Komisi IV DPR RI, guna memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
“Saya memahami keluhan masyarakat Wanseriwu. Sektor pertanian dan perikanan adalah sumber penghidupan utama warga, sehingga harus mendapat perhatian serius. Dengan posisi Pak Jaelani di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan perikanan, saya optimistis aspirasi ini bisa diperjuangkan secara maksimal,” tegasnya.
Disamping itu, ia juga mengharapkan Jalan Usaha Tani (JUT) agar ditingkatkan dan dilakukan pengaspalan dari arah Kambaara menuju Wulanga Jaya untuk memudahkan para petani mengangkut hasil olahan pertaniannya.
“Termasuk bedah rumah dan perbaikan jembatan karena jembatan ini sering dilalui oleh petani dalam melakukan aktivitas sehari-hari,” jelasnya. (Adv)
