LAWOROKU.COM, MUBAR — Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus memperkuat arah pembangunan dengan memastikan setiap kebijakan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati La Ode Darwin, sejumlah program strategis disiapkan melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan kesehatan, dukungan bagi petani dan peternak, hingga pemenuhan hak PPPK paruh waktu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jalan Barangka-Sawerigadi Masuk Prioritas
Di sektor infrastruktur, Pemkab Mubar memberikan perhatian pada sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan segera. Salah satunya ruas jalan yang menghubungkan Desa Barangka dengan Desa Sawerigadi.
“Jalan yang di Desa Barangka sampai ke Desa Sawerigadi itu, kita prioritaskan di tahun ini,” kata Darwin.
Selain jalan, pembangunan jembatan yang belum tuntas juga masuk dalam pembiayaan APBD Perubahan 2026.
Pelayanan Kesehatan Tetap Diperkuat
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah memastikan kebutuhan rumah sakit tetap menjadi prioritas.
Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar fasilitas kesehatan dapat terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Petani dan Peternak Dapat Dukungan Sarana Produksi
Komitmen serupa ditunjukkan terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Mubar.
Pemkab menyiapkan tambahan pengadaan ayam petelur, berbagai bibit untuk petani dan peternak, alat kultivator hingga mesin pemipil jagung.
Bagi Darwin, pengadaan mesin pemipil jagung bukan sekadar bantuan peralatan. Alat tersebut merupakan kebutuhan penting yang telah berulang kali disampaikan para petani.
“Mesin pemipil jagung ini menjadi kebutuhan dasar mereka bagi petani-petani jagung kita yang ada di Kabupaten Muna Barat,” ujarnya.
Bumi Praja Laworoku Mulai Dibenahi
Sementara itu, pembangunan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworoku juga terus dilanjutkan secara bertahap.
Melalui APBD Perubahan 2026, Pemkab Mubar mengalokasikan sekitar Rp8 miliar untuk pembenahan kawasan tersebut.
Sekitar Rp4 miliar diarahkan untuk pembentukan dan peningkatan perkerasan badan jalan, termasuk dua ruas jalan ke dalam serta jalan lingkar kawasan perkantoran.
“Kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Itu baru peningkatan perkerasan. Nanti mungkin tahun depan baru kita anggarkan untuk kita aspal,” jelas Darwin.
Sedangkan sekitar Rp4 miliar lainnya dialokasikan untuk pembenahan gedung, termasuk Al-Kautsar dan fasilitas lain yang dapat dikerjakan hingga akhir tahun.
Kantor Bupati dan DPRD Ditargetkan Rampung 2027
Pembangunan kawasan perkantoran tersebut tidak berhenti pada APBD Perubahan 2026.
Pemkab Mubar telah menyiapkan target lebih besar pada 2027, yakni penyelesaian Kantor Bupati dan Kantor DPRD.
Darwin menargetkan kedua gedung tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2027 sehingga aktivitas pemerintahan dan DPRD dapat segera berpindah ke kawasan perkantoran baru.
“Kantor DPR dan kantor bupati itu kita prioritaskan target kita selesai di akhir tahun 2027. Sehingga Januari itu sudah bisa berkantor,” katanya.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan perkantoran bukan hanya persoalan fisik bangunan. Kehadiran pusat pemerintahan yang representatif diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus menjadi bagian dari wajah baru Muna Barat.
Gaji PPPK Paruh Waktu Dianggarkan Tiga Bulan
Di sisi lain, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada aparatur PPPK paruh waktu yang belum menerima pembayaran.
Darwin memastikan anggaran untuk pembayaran PPPK paruh waktu telah dialokasikan. Dari sekitar 2.400 PPPK paruh waktu, hampir 1.000 orang disebut telah menerima pembayaran, terutama dari sektor kesehatan dan sejumlah OPD lainnya.
Untuk PPPK yang belum menerima pembayaran, pemerintah menyiapkan anggaran berdasarkan jumlah pegawai yang belum dibayar dan usulan masing-masing OPD.
Pembayaran tersebut direncanakan mencakup tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember 2026.
“Oktober, November, Desember, tiga bulan. Itu kita alokasikan,” kata Darwin.
Besaran pembayaran akan disesuaikan dengan usulan masing-masing OPD serta beban kerja pegawai. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembayaran diberikan kepada PPPK yang aktif menjalankan tugas.
“Kalau dia aktif, ya absen, kemudian dia berkantor, itu kita bayar,” tegasnya.
Utang Pihak Ketiga Disiapkan untuk APBD 2027
Selain program pembangunan dan belanja pelayanan publik, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga melalui APBD 2027.
Darwin memastikan kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Yang jelas bahwa itu sebelum berakhir masa jabatan saya, utang itu pasti akan diselesaikan semua,” tegasnya.
Anggaran Diarahkan pada Program yang Berdampak
Berbagai program tersebut memperlihatkan arah kebijakan Pemkab Mubar yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyusunan prioritas anggaran.
Dari jalan yang menghubungkan antardesa, pelayanan rumah sakit, bantuan sarana produksi petani dan peternak, mesin pemipil jagung, pembayaran PPPK paruh waktu, hingga pembangunan pusat pemerintahan, pemerintah daerah berupaya mengerjakan program secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagi Bupati La Ode Darwin, pembangunan Mubar membutuhkan perencanaan, prioritas dan kesinambungan.
Karena itu, pekerjaan yang dapat diselesaikan pada 2026 didorong untuk segera dikerjakan, sementara program strategis lainnya dipersiapkan menjadi prioritas pada 2027.
Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Pemkab Mubar membangun daerah secara bertahap, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Adv)
