LAWOROKU.COM, MUBAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Muna Barat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Keuangan Desa, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas PMD Mubar tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus pembinaan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan dan administrasi desa.
Kepala Dinas PMD Mubar, Nasir, S.KM., M.Si., menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pelaporan keuangan. Kelengkapan dokumen serta ketepatan penyampaian laporan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan dan akuntabel.
Dalam evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah desa yang belum menyerahkan dokumen fisik (hardcopy) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah desa diminta segera menuntaskan kewajiban tersebut sekaligus mempersiapkan laporan realisasi APBDes Semester I Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pengelolaan keuangan, pembahasan juga mencakup percepatan pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan pelaksanaan pemeringkatan BUM Desa.
Kegiatan tersebut turut membahas penguatan keterbukaan informasi publik melalui publikasi kegiatan dan program pembangunan desa. Setiap pemerintah desa diharapkan memiliki petugas atau operator khusus yang mengelola media informasi desa.
Pada sesi diskusi, sejumlah kepala desa menyampaikan masukan dan harapan terkait peningkatan kualitas pembinaan serta pendampingan dari Dinas PMD dan tenaga pendamping profesional.
Kepala Desa Laworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, berharap pendampingan terhadap pemerintah desa terus ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
Sementara itu, Kepala Desa Katobu, Zalimudin, mengusulkan pemanfaatan teknologi informasi seperti Zoom Meeting sebagai sarana konsultasi dan pembinaan, sehingga koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas PMD dapat berjalan lebih efektif tanpa terkendala jarak dan waktu.
Melalui kegiatan tersebut, Dinas PMD Mubar berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, tenaga pendamping profesional dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel.
(Laworoku.com/Ahmad Anzusman)

