LAWOROKU.COM, MUNA BARAT- Upaya Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya pada persoalan kelangkaan BBM mulai menunjukkan kepastian.
Gagasan ini diambil guna mengatasi antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat yang selama ini dinilai mengganggu produktivitas harian warga.
Melalui kunjungan kerja ke Mubar, pihak Kementerian ESDM Republik Indonesia memastikan Kabupaten Muna Barat menjadi prioritas penambahan kuota BBM.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Sulaeman. Ia mengatakan bahwa kehadiran pihaknya di Mubar adalah bukti keseriusan dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Mubar, menyangkut penambahan kuota BBM dan pembukaan SPBU baru.
Ia juga sangat mengapresiasi upaya Pemkab Mubar dibawah komando La Ode Darwin dalam membawa aspirasi masyarakat khususnya pasokan BBM tersebut.
“Selama 12 bulan saya menjabat sebagai Dirjen, baru Bupati Muna Barat yang berhasil mendatangkan Dirjen Migas bersama BPH Migas untuk berkunjung langsung ke daerah ini. Dan kami tidak perlu jauh-jauh datang ke sini kalau tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas,” ujar Laode Sulaeman dalam pertemuan bersama jajaran Pemkab Mubar dan Pertamina Patra Niaga, di Rujab Bupati, jumat, (4/9/2026).
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyebutkan pentingnya validasi data kebutuhan riil masyarakat guna mengurai disparitas harga dan menjamin penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite, Solar, hingga Minyak Tanah, maupun LPG agar tepat sasaran.
Dari catatan BPH Migas, tekanan geopolitik global sejak Februari lalu memperlebar jarak harga BBM dalam negeri sehingga meningkatkan beban kompensasi negara secara signifikan.
Untuk saat ini, kompensasi negara untuk Solar mencapai sekitar Rp15.000 per liter dengan harga jual masyarakat Rp6.800 per liter, sedangkan kompensasi Pertalite menembus Rp6.400 per liter dari harga jual Rp10.000 per liter.
Maka dari itu, untuk menekan antrean di lapangan, BPH Migas mendorong Pemkab Muna Barat dan Pertamina Patra Niaga menjajaki skema kemitraan guna menambah titik penyaluran baru.
“Antrean harian di SPBU tidak hanya menyita waktu, tapi juga mengurangi produktivitas ekonomi masyarakat. Jika diperlukan titik tambahan untuk mengurai antrean, hal itu bisa dikoordinasikan melalui skema kemitraan,” ungkap Wahyudi Anas.
Aspirasi Pemkab Mubar juga mendapat respon positif oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso. Ia menyebut pentingnya ketersediaan energi untuk menjaga roda perekonomian daerah.
“Masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapat pasokan BBM yang cukup,” sebutnya.
Alimuddin juga memaparkan serangkaian langkah strategis yang disinergikan bersama BPH Migas dan pemda. Yakni selain kepastian kebijakan penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat, Pertamina Patra Niaga mendorong perluasan akses melalui evaluasi lembaga penyalur serta peningkatan peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal rantai distribusi uang negara tersebut.
Mengingat keterbatasan dan tingginya biaya pengadaan BBM subsidi, pengendalian dan pengawasan di tingkat tapak dipastikan akan diperketat secara berkesinambungan.