LAWOROKU.COM, MUNA BARAT— Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin menegaskan Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara terkoordinasi dengan pimpinan daerah.
Darwin mempertanyakan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap sejumlah pihak, termasuk kepala desa, yang menurutnya belum dilaporkan kepada pimpinan daerah.
Hal itu disampaikan Darwin saat memberikan arahan dalam apel gabungan di halaman Kantor Bupati Mubar, Senin (6/10/2026).
Darwin mengaku selama 1 tahun 8 bulan menjabat sebagai Bupati Mubar belum menerima laporan resmi mengenai sejumlah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat di lapangan.
“Saya 1 tahun 8 bulan, Pak Sekda, tidak pernah dilaporkan apa yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan,” kata Darwin.
Ia juga menyinggung adanya kepala desa yang datang kepadanya setelah menjalani pemeriksaan Inspektorat.
“Tiba-tiba datang kepala desa, ‘Saya diperiksa, Pak.’ Siapa yang periksa? Siapa yang perintahkan Anda untuk periksa?” ujar Darwin.
Darwin kemudian meminta Sekda Mubar Ibrahim Rasimu, mengecek kembali mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, termasuk ketentuan mengenai surat perintah tugas (SPT).
“Coba dilihat aturannya, apakah mereka itu turun melakukan pemeriksaan harus SPT Bupati atau bukan?” katanya.
Menurut Darwin, koordinasi dengan pimpinan daerah diperlukan sebelum pemeriksaan dilakukan. Setelah pemeriksaan, hasilnya juga harus disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
“Harus konsultasi kepada Bupati. Setelah dia melakukan pemeriksaan, maka dia harus laporan kepada pimpinan daerah kita, kepada Bupati,”ujarnya.
Darwin menegaskan Inspektorat merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap mengikuti mekanisme dan koordinasi yang jelas.
“Jangan Anda bekerja di luar daripada kendali saya. Jangan Anda melakukan tugas bahwa Anda seolah-olah penguasa di Kabupaten Muna Barat,”tegasnya.
Darwin meminta Sekda melakukan pembenahan terhadap mekanisme kerja dan pelaporan Inspektorat. Ia juga meminta BKPSDM mengevaluasi aparatur yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar.
“Saya sudah perintahkan BKPSDM untuk bertindak tegas siapa yang bertanggung jawab dan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar,” ujarnya.
Darwin bahkan meminta pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan dievaluasi.
“Kalau Irban yang salah, copot Irbannya,” tegas Darwin.
