TRIBUNMUNABARAT.COM, MUNA BARAT – Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Rafiudin, menyatakan dukungan penuh terhadap program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Menurut Rafiudin, program yang diinisiasi Bupati Muna Barat tersebut merupakan langkah nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang selama ini masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program bedah rumah ini. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya mengembalikan martabat dan memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di hunian yang kurang memadai,” kata La Ode Rafiudin.
Ia menegaskan DPRD Muna Barat akan selalu mendukung setiap program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, rumah yang layak bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan, dan produktivitas keluarga.
“Kalau masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, tentu kualitas hidup mereka akan meningkat. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Muna Barat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, lanjut Rafiudin, DPRD akan mengawal pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses penganggaran hingga pengawasan di lapangan.
Ia menegaskan, bantuan bedah rumah harus tepat sasaran dengan mengacu pada data masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, kualitas bangunan juga harus menjadi perhatian agar rumah yang dibangun memiliki standar yang baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Begitu juga kualitas bangunannya harus baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” katanya.
Rafiudin berharap program perbaikan RTLH dapat dilaksanakan secara bertahap hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Muna Barat yang masih memiliki rumah tidak layak huni.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong perputaran usaha toko material bangunan di daerah.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah yang layak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan material dari pelaku usaha setempat serta melibatkan tenaga kerja masyarakat sekitar,” jelasnya.
Rafiudin optimistis sinergi antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Muna Barat.
“Jika pemerintah dan DPRD sudah satu suara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, saya optimistis Muna Barat akan mengalami kemajuan yang jauh lebih cepat,” pungkasnya.